Pemimpin Rakyat Ideal (Sebuah Catatan Reflektif )

Boleh dikatakan sebuah tradisi atau memang sebuah stategi bisnis dan politik biasanya di beberapa edisi surat kabar lokal pada kolom-kolom khusus selalu sering termuat ucapan dan proficiat atas pelantikan anggota DPR-D baru atau Bupati dan Wakil Bupati baru . Bukan hanya ucapan, didaerah pemilihan tertentu kadang dilaksanakan berbagai hajatan dengan tema syukuran atas terpilihnya pemimpin-pemimpin baru ini. Bisa dimaklumi karena hajatan-hajatan yang dilakukan ini merupakan cara pengungkapan kegembiraan masyarakat atas sebuah proses politik yang cukup menguras banyak “korban”. Malahan syukuran ini dapat dibahasakan sebagai Syukuran Rakyat Dari Rakyat untuk Rakyat. Ini menunjukan bahwa hajatan-hajatan yang dikemas sebegitu meriah ini merupakan kegembiraan rakyat karena merekalah yang menjadi penentu kemenangan ini. Kegembiraan ini juga bukan sekedar euforia yang dibangun untuk mencari nama. Bukan juga sekedar menjadikan pemimpin baru sebagai Bintang Rock yang dielu-elukan. Tetapi lebih dari itu secara substansial kegembiraan ini merupakan suatu bentuk penghormatan, penghargaan dan sekaligus kebanggaan masyarakat karena ekspetasi mereka akhirnya dapat terwujud. Masyarakat merasa bangga karena pilihan merekalah yang menjadi pemenang dalam “pertarungan politik” yang syarat kepentingan ini. 

Dalam dinamika politik negara kita, eufooria kegembiraan politik sebenarnya sudah menjadi budaya bahkan tradisi masyarakat kita. Inisiatif yang berasal dari masyarakat ini harus menjadi catatan penting bagi para pemimpin rakyat. Masyarakat merasa lebih berbangga jika para pemimpin rakyat mampu mengimplementasikan wacana-wacana politis yang membungkus janji-janji idealismenya.. Bagi masyarakat, dengan janji-janji politisnya para pemimpin rakyat telah mengindetifikasikan diri mereka sebagai representasi masyarakat yang bisa diandalkan untuk menjadi hero-hero baru dalam kemelut demokrasi ini. Tujuan idealisnya adalah untuk mencerdaskan kembali makna demokrasi yang semakin pudar jatidirinya.

Namun demikian tak dipungkiri juga bahwa ada sebagian masyarakat yang masih pesimis dengan sepak terjang pemimpin rakyat. Rasa pesimis masyarakat ini mungkin senada dengan apa yang dikatakan Adam Przeworski. Pertama, para pemimpin terpilih rakyat sangat mungkin mempunyai tujuan, kepentingan atau nilai tersendiri. Mereka juga mengetahui sesuatu dan melakukan tindakan yang tidak mungkin semuanya dapat diamati dan dimonitor oleh rakyat banyak. Kedua, para pemimpin terpilih sering memanfaatkan jabatannya itu mereka memperoleh keuntungan bagi kepentingan mereka diri, golongan dan kelompoknya. Motif-motif politik  seperti inilah yang mendorong mereka melakukan sesuatu yang kadang tidak mencerminkan aspirasi yang diwakilinya. Cerminan diri para pemimpin rakyat ini sebenarnya telah menodai makna representatif yang di usung sistem demokrasi. Karakter pemimpin rakyat demikian hanya membangkitkan rasa pesimistis masyarakat politik.

Pemimpin Rakyat Ideal

Bagaimana tipe pemimpin yang diidealkan masyarakat? Tidak mudah menjadi seorang pemimpin rakyat. Pemimpin yang dikehendaki masyarakat adalah pemimpin yang harus mampu mengakomodir berbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat secara bijak. Untuk itu bagi para pemimpin rakyat dalam usaha mentransendensikan kebutuhan politik rakyat harus diawali dengan kerelaan untuk menaklukan kesenangan pribadi dan kepentingan kelompoknya. Pemimpin rakyat ideal adalah pemimpin di mana dalam mengintervensi kebijakan politik publik dengan skenario pembangunan harus tetap berada pada jangkauan kalkulasi kemakmuran rakyat. Pemimpin rakyat ideal juga  harus merumuskan maksud politik pro rakyat yang jelas dan tegas. Harus ada keutuhan keberpihakan politik dari pemimpin rakyat di mana demokrasi dipertaruhkan sepenuhnya demi memenangkan keberlangsungan hajat hidup orang banyak secara khusus memastikan jaminan sosial dan ekonomi kelompok sosial yang hidup dalam situasi melarat. Dengan demikian demokrasi tidak semata-mata merupakan keperluan pemimpin rakyat dengan orientasi politiknya untuk mengidolatrisasi kekuasaan melainkan untuk menerabas kungkungan kerakusan diri yang memperburuk nasib dan kepentingan rakyat. Pengidolatrisasian kekuasaan dari seorang pemimpin rakyat hanya akan mengukuhkan posisi puncaknya yang cenderung mengabaikan sikap kritis untuk memeriksa kerangka kerja politik. kekuasaan yang diembankan kepadanya. Demokrasi yang diperjuangkan pemimipin rakyat ideal juga juga bukan sekedar mumpungisme politiknya yang dipergunakan untuk menggenjot keuntungan ekonomi politik secara sepihak. Tetapi orientasi politik pemimpin rakyat adalah harus memperjuangkan dan memenangkan keluhan keprihatinan kebanyakan masyarakat. Ini harus menjadi ikhtiar pemimpin rakyat ideal.

Lalu aspek-aspek apa saja yang harus dimiliki pemimpin rakya ideal. Memang ada banyak aspek tetapi diakhir tulisan ini penulis mengangkat dua aspek penting seperti yang diungkapkan John Gledhill dalam bukunya Rm. Max Regus. Dua aspek yang dimaksud antara lain: Pertama, harus ada intimasi personal pemimpin rakyat terhadap krisis politik yang berimbas pada kehidupan politik publik. Intimasi mengandung arti bahwa ada konsistensi keprihatinan pemimpin rakyat terhadap persoalan masyarakat serentak memperjuangkan apa yang baik dan benar untuk kebaikan bersama. Konsistensi pemimpin rakyat dalam keberpihakan juga berarti ada kesetiaan untuk menapaki jalan terjal menuju kejujuran demi membungkam semakin banyak perkara yang merusak martabat publik. Pada titik ini seorang pemimpin rakyat harus berani memberikan diri tidak terutama untuk mengambil kesempatan sebanyak mungkin dalam mengurus kepentingan dirinya sendiri. Itulah komitmen bukan juga sekedar janji tetapi ketekunan pada panggilan pribadi untuk berdiri di pihak yang benar dan menerobos apa yang dianggap menghalangi jalan menuju keadaban demokrasi politik. Janji politik dari diri pemimpin rakyat ini juga harus diikuti dengan sikap kesetiaannya pada kekuasaan yang mengutamakan nilai kebenaran dan keadilan.

Kedua, responsibilitas politik pemimpin rakyat. Berhadapan dengan persoalan pelik yang dihadapi masyarakat maka pemimpin rakyat harus gesit mendengarkan suara rakyat dan cekatan menjelaskan apa yang terjadi tanpa basa-basi. Responsibilitas merupakan deskripsi dari maturitas/kematangan politik pemimpin rakyat dan menunjukkan sebuah peradaban demokrasi. Hal ini dapat terealisasi mengandaikan adanya keberanian melintasi (passing over) kepentingan sendiri dan kelompok. Dua aspek ini penulis pikir dapat kita jadikan indikator praktis untuk menentukan dan menilai apakah pemimpin rakyat mampu mengembangkan budaya demokrasi yang beradab dan manusiawi atau pemimpin rakyat yang hanya mengiklankan demokrasi mulut yang sudah terinfeksi kebohongan. (EL)