Pendidikan dan Dampak PILKADA (Menyoal Eksistensi Pendidikan Akibat Politik Kepentingan)

Euforia politik saat menjelang sampai titik akhir penentuan sang pemimpin daerah baru dalam dinamika PILKADA di beberapa propinsi dan kabupaten pada periode ini cukup menyita perhatian berbagai pihak. Bahkan proses ini telah dibubuhi berbagai energi positif dan negatif yang cukup menguras perih. Dan jika tidak dimanage secara bijak maka efeknya bisa mencederai keharmonisan hidup bersama. Memang ini tidak mudah jika setiap pribadi, kelompok dan golongan terlalu kaku, ekstrim dengan filosofi perjuangannya untuk memenangkan pilihannya bahkan dengan secara sadar atau tidak sadar mendangkalkan makna demokrasi yang sebenarnya. Saling menuduh, memfitnah, menghujat bahkan lebih sadis lagi melengserkan “keberadaan” seseorang akibat janji politik atau efek politik balas dendam. Mekanisme tebang-pilih pun dipakai. Inilah penyakit menahun dalam dunia perpolitikan kita. Apakah makna demokrasi  harus dimaknai dan diimplementasi dengan cara demikian? Jika tidak maka fenomena ini sungguh disayangkan.

Dalam dunia pendidikan efek politik demikian juga menjadi senjata empuk bagi para pemenang tampuk pimpinan. Kawan politik akan diakomodir dengan tawaran kedudukan yang menggiurkan sedangkan sebaliknya kedudukan lawan politik akan ditelantarkan, dianaktirikan bahkan lebih sakit lagi dipangkas secara tidak dengan hormat. Ada berbagai contoh yang bisa kita angkat misalnya, pergantian kepala sekolah bukan dilihat dari kapasitas dan kapabilitasnya tetapi karena kepentingan politik (janji politik), perekrutan tenaga honor sekolah karena jatah penguasa politik, pemutasian kepala sekolah atau guru secara mendadak tanpa memperhitungkan efek lanjut bagi guru dan sekolah yang bersangkutan. Ini masih beberapa. Ada masih banyak kasus terselubung dari politik kepentingan lainnya yang telah merasuk dan menodai dunia pendidikan kita dewasa ini. Bagi kebanyakan orang yang mengerti dengan makna politik cerdas maka hal-hal ini tidak boleh menjadi senjata ampuh bagi politik kepentingan. Apalagi telah mendangkalkan makna pendidikan yang lebih bermartabat dan profesional. Bagi mereka setiap orang punya hak memilih pada pilihan sesuai dengan nuraninya masing-masing berdasarkan pertimbangan baik-buruknya. Memang benar. Inilah makna demokrasi yang perlu diusung.

Di sisi lain  ada yang mengatakan bahwa berbicara tentang pendidikan dewasa ini maka tidak terlepas dari politik, bahkan dapat dikatakan bahwa segala kebijakan tentang pendidikan pada dasarnya merupakan keputusan politik. Memang benar. Tetapi pernyataan ini tidak sertamerta menjadikan pendidikan sebagai lahan empuk untuk mewujudkan nafsu politik yang bernuansa kepentingan dengan menghalalkan berbagai cara. Satu dua contoh yang diutarakan diatas bisa dijadikan sebagai pembandingnya. Jika memang demikian maka pendidikan masih dalam perbudakan kekuatan politik. Apakah intensi ini sangat diharapkan. Memang tidak sebebas itu. Memang sangat memprihatinkan jika fenomena ini tetap melanggeng penuh kesadaran. Maka tidak heran banyak pihak yang resah dengan realitas tersebut dan menginginkan upaya-upaya perubahan untuk meminimalisasi atau mengikis elemen-elemen politik dalam dunia pendidikan. Mereka menginginkan agar pendidikan dan politik menjadi dua wilayah yang terpisah dan tidak berhubungan. Mereka percaya bahwa pemisahan antara politik dan pendidikan dapat dilakukan untuk membebaskan lembaga-lembaga pendidikan dari berbagai kepentingan politik penguasa.

Namun apapun kecenderungan upaya pemisahan dan pengintegrasian pendidikan dan politik, keduanya akan terus saling terkait. Pendidikan menyangkut proses tranmisi ilmu pengetahuan dan budaya, serta perkembangan ketrampilan dan pelatihan untuk tenaga kerja, dan politik berkenaan dengan praktik kekuasaan, pengaruh dan otoritas yang berkenaan dengan pembuatan keputusan-keputusan otoritatif tentang alokasi nilai-nilai dan sumber daya. Karena keduanya sarat dengan proses pengalokasian dan pendistribusian nilai-nilai dalam masyarakat, maka tidaklah sulit untuk memahami bahwa pendidikan dan politik adalah dua perangkat aktivitas yang akan terus saling terkait dan berinteraksi. Untuk itu sejalan dengan konteks permasalahan yang diangkat diatas maka salah satu jalan yang perlu dilakukan adalah mengawal dan menyikapi segala intervensi politik yang berniuansa kepentingan dengan catatan-catatan kritis. Hal ini sangat penting, jika tidak martabat pendidikan akan tetap dikebiri, diperjualbelikan hanya untuk mewujudkan kepentingan politik sesaat. Pendidikan dan politik seirama dalam menciptakan sebuah peradaban baru. Akan tetapi apabila politik dipegang oleh orang-orang yang tidak berkompeten tentu akan rusak, demikian juga dengan pendidikan yang membutuhkan kebijakan demi kemajuan juga akan kena dampaknya. Ayo kita kawal mulai sekarang!!! (EL)