Eddy Lamawato

Euforia politik saat menjelang sampai titik akhir penentuan sang pemimpin daerah baru dalam dinamika PILKADA di beberapa propinsi dan kabupaten pada periode ini cukup menyita perhatian berbagai pihak. Bahkan proses ini telah dibubuhi berbagai energi positif dan negatif yang cukup menguras perih. Dan jika tidak dimanage secara bijak maka efeknya bisa mencederai keharmonisan hidup bersama. Memang ini tidak mudah jika setiap pribadi, kelompok dan golongan terlalu kaku, ekstrim dengan filosofi perjuangannya untuk memenangkan pilihannya bahkan dengan secara sadar atau tidak sadar mendangkalkan makna demokrasi yang sebenarnya. Saling menuduh, memfitnah, menghujat bahkan lebih sadis lagi melengserkan “keberadaan” seseorang akibat janji politik atau efek politik balas dendam. Mekanisme tebang-pilih pun dipakai. Inilah penyakit menahun dalam dunia perpolitikan kita. Apakah makna demokrasi  harus dimaknai dan diimplementasi dengan cara demikian? Jika tidak maka fenomena ini sungguh disayangka

Menjelang tanggal akhir pencoblosan pemilihan gubernur Propinsi DKI Jakarta masing-masing kandidat berusaha menarik simpati masyarakat Jakarta. Salah satu upaya dialogisnya  adalah melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh terkemuka, yang punya nama bahkan secara terselubung punya basis masa atau simpatisan. Pendekatan antar personal dalam payung politik ini pun dikemas dengan bahasa yang lebih santun oleh media, “berguru pada guru”. Dari sekian banyak tokoh pun dikunjungi. Salah satu tokoh yang dikunjungi dan santer diberitakan  adalah mantan wakil presiden dan presiden RI, Bapak B.J. Habibie. Secara politis untuk kalangan tertentu secara khusus tim sukses pertemuan ini memang sangat dibutuhkan paling tidak untuk penyebaran isu politik sekaligus memperkuat eksistensi masa. Atau lebih penting lagi yaitu membangun kredibilitas tiap pasangan bahwa mereka bisa menjadi pemenang dalam hajabat akbar yang termaktum familiar dengan istilah PILKADA ini. Bagi seorang negarawan sejati itu